Ayatollah Mohamad Baqir al-Hakim

Nama : Ayatollah Sayed Mohamad Baqir Al-Hakim Lahir : Irak 1939 Ayah : Ayatollah Muhsin AI-Hakim Jabatan: Pemimpin Dewan Tertinggi Revolusi Islam di Irak (SCIRI - Supreme Council of the Islamic Resistance in Iraq) sejak 1980

Ayatollah Mohamad Baqir al-Hakim Tawarkan Demokrasi, Bukan Teokrasi Pemimpin Dewan Tertinggi Revolusi Islam di Irak (SCIRI - Supreme Council of the Islamic Resistance in Iraq) Ayatollah Sayed Mohamad Baqir Al-Hakim, yang telah kembali ke tanah airnya Sabtu (10/5/03), setelah selama 23 tahun tinggal di pengasingan di Iran, menawarkan visi demokrasi yang akan seiring dengan Islam. Namun, ia tewas akibat serangan bom (teroris), Jumat 29 Agustus, sesaat setelah berkhotbah di Masjid Imam Ali, Najaf. Bom itu juga menewaskan 126 orang dan melukai ratusan orang lain. Saat itu Ayatollah Bagir hendak memasuki mobilnya. Dalam khotbah terakhirnya, ia mengingatkan kembali tindakan Partai Bath ketika berkuasa di Irak. Pemimpin kelompok Islam Syiah terbesar di Irak, ini tidak berniat mendirikan negara teokrasi seperti di Iran. Ia menawarkan toleransi terhadap keanekaragaman etnis, agama, dan aliran pemikiran di Irak. "Kami menginginkan pemerintahan demokratis mewakili semua faksi di Irak, yakni warganya yang beragama Islam, Kristen dan semua kelompok minoritas lainnya," kata Hakim. Putra dari Ayatollah Muhsin AI-Hakim (seorang pemimpin spritual Syiah periode 1955-1970), ini tidak mau disamakan dengan pemimpin Revolusi Islam Iran, Ayatollah Rohullah Khomeini yang pada tahun 1979 kembali ke Iran setelah 14 tahun hidup di pengasingan. Pernyataan Hakim itu memupus kekhawatiran orang tentang niatnya mendirikan negara teokrasi seperti Iran di Irak. Hakim, kelahiran 1939, ini mengungsi ke Irak tahun 1980 ketika Saddam Hussein mengeluarkan dekrit untuk mengeksekusi semua pemimpin Islam, terutama kelompok Syiah yang menentangnya. Hakim terpaksa melakukan itu setelah sejumlah saudaranya meninggal akibat siksaan Partai Baath, di samping puluhan orang lainnya, yang merupakan kerabat dekat Hakim, meninggal dan sebagian lagi tidak diketahui rimbanya. Kepulangan pemimpin SCIRI ini disambut ribuan umat Islam Syiah Irak yang tenggelam dalam luapan emosi. Banyak orang yang histeris melakukan gerakan khas Syiah dengan memukul-mukul dada sendiri. Bahkan, ada yang menangis, mengucurkan air mata bahagia, saat menyambutnya di daerah perbatasan, sekitar 20 kilometer sebelah selatan Basrah. Di kota tersebut, ulama berusia 63 tahun itu menyampaikan pidato di hadapan ribuan umat Islam Syiah. Bagi umat Syiah Irak, kedatangan Hakim merupakan berkat dari Tuhan. Itu merupakan sebuah kabar baik dari surga dan sebuah penyegaran seperti hujan yang turun dari langit. Kendati karena lama tinggal di Iran, banyak juga warga Irak yang tidak mengenal Hakim. Karena selama rezim Saddam Hussein mereka tidak memiliki akses informasi yang bebas. Itulah pula yang membuat banyak di antara rakyat Irak ingin tahu ide dan program politik Hakim. Muslim Syiah adalah minoritas di dunia Muslim, tetapi 60 persen dari total penduduk Irak yang 24 juta jiwa itu. Kelompok Syiah merupakan pihak yang berkuasa di Irak sejak tahun 1920-an ketika merdeka dari Inggris. Kelompok itu mengambil model pemerintahan sipil dalam mengelola negara. Namun, pada dekade 1960-an, Partai Baath melakukan kudeta dan menekan serta menyiksa kelompok Syiah, terutama selama rezim Saddam yang merupakan keturunan dari kelompok Sunni. Hakim menyebut Saddam sebagai korban dari tindakannya sendiri, yang diskriminatif dan sangat represif terhadap kelompok Syiah. Di Iran, Hakim terus menggalang kekuatan untuk menentang Saddam, termasuk dengan membentuk Brigade Badr yang beranggotakan warga Irak yang kecewa dengan rezim Saddam. Sementara AS secara seksama memantau kepulangan Ayatollah Mohammed Baqir al-Hakim. Para pejabat AS yang mengkhawatirkan kemungkinan adanya usaha-usaha Iran untuk membentuk sebuah rezim Islam di Irak. Namun, seorang pengamat politik Iran menyatakan, saat ini Hakim tak akan berusaha tampil di atas pentas utama politik Irak. Ia hanya ingin agar SCIRI terus terlibat dalam berbagai usaha untuk membentuk sebuah pemerintahan sementara di Irak yang dimediatori AS.